MAKASSAR, SULAWESI SELATAN Kasus Korupsi BBM Dibuka Lagi

Pembagian pajak untuk bahan bakar kendaraan bermotor yang diterima Pemprov Sulsel dari pajak yang persentasenya 5 persen, sebesar 30 persen.

TIM penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali memproses penyelidikan kasus korupsi penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang diduga mengalir ke kas daerah pemprov.
Selain itu, uang hasil korupsi diduga mengalir ke kas sejumlah pemerintah kota dan kabupaten di Sulsel, periode 2010-2013. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Rahman Morra menjelaskan pada periode tersebut pemda menerima 5 persen dari penjualan BBM tiap liternya.

“Bila dikalkulasikan setiap pengguna BBM menyumbang Rp225 untuk setiap liter premium yang dibeli di SPBU, dengan harga Rp4500 untuk jenis premium,“ terangnya, kemarin.

Besaran pembagian pajak untuk bahan bakar kendaraan bermotor yang diterima Pemprov Sulsel dari pajak yang persentasenya 5 persen, sebesar 30 persen, Sedangkan pemkot dan pemkab menerima 70 persen.

Jika penjualan BBM di Sulsel sekitar 10 juta liter dikalikan dengan harga per liter, dan ditambah dengan 5 persen pajak masuk ke kas, nilainya bisa miliaran rupiah. “Sementara aliran dana miliaran rupiah ini tidak diketahui ke mana.“
Kasus itu sempat terhenti selama setahun setelah bergulir di Kejati Sulselbar. Saat ini, kejati kembali mengumpulkan data untuk mengusut kasus tersebut.

Sehari sebelumnya, Kejati Sulsel menahan empat tersangka baru kasus korupsi dana bantuan sosial 2008 senilai Rp8,8 miliar yang melibatkan mantan Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim dan anggota dewan aktif.
Keempat tersangka tersebut ialah mantan pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Sulsel, Adil Patu dan Mustagfir Sabri yang saat ini menjadi anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura. Kemudian, tersangka Mudjiburrahman dan Kahar Gani yang sekarang menjadi pengurus Partai Golkar.

Sementara di Bengkulu, kejati setempat telah menyelamatkan uang negara dari berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani maupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp7,6 miliar pada 2014.

Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejati Bengkulu, Purwoto Joko Irianto mengatakan penyelamatan uang diperoleh dari kasus korupsi pemda, BUMN, BUMD, dan pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. (LN/MY/N-4) Media Indonesia, 13/12/2014, halaman 12

Kuota Solar di Sulawesi Selatan Ditambah

Meski pasokan bahan bakar minyak bersubsidi ke SPBU telah normal, sejumlah nelayan di Kota Tegal masih kesulitan mendapatkan solar. STASIUN pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Ma kassar, Sulawesi Selatan, masih terlihat normal.Tidak ada antrean panjang, meski ada beberapa yang cepat tutup karena stok bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar sudah habis. Untuk mengantisipasi kelangkaan BBM sejak ada pembatasan, khususnya solar, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melayangkan surat ke PT Pertamina untuk menambah kuota solar di Sulsel.

“Pemrov Sulsel harus antisipasi karena sudah ada laporan masuk, khususnya di kabupaten kepulauan seperti Pangkep dan Selayar, sudah terjadi kelangkaan solar. Di sana banyak nelayan, kasihan jika mata pencaharian mereka hilang karena kelangkaan bahan bakar,“ tegasnya, kemarin.

Sementara itu, Humas PT Pertamina Regional VII Makassar, Ibnu Adiwena, menjelaskan jika suplai ke SPBU itu normal-normal saja. “Kalaupun ada SPBU yang cepat kehabisan pasokan BBM, itu karena kepanikan warga untuk beli BBM. Masyarakat harusnya mengonsumsi BBM secara wajar, tidak perlu panik,“ imbaunya.
Ibnu bahkan menambahkan jika kuota sudah dinormalisasi, sehingga tidak ada lagi pemotongan kuota. Stok premium di wilayah Sulawesi saat ini sekitar 60.398 kiloliter (kl) dan solar sekitar 70.469 kl.

“Stok ini masih cukup hingga 10 hari kedepan untuk premium dan 15 hari untuk solar, dengan penyaluran premium per hari 5.715 kl dan solar 4.198 kl,“ ungkap Ibnu.Masih sulit Di Jawa Tengah, meski Per tamina telah menormalkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke SPBU, sejumlah nelayan di Kota Tegal kesulitan mendapatkan solar.

Untuk mendapatkan solar, nelayan harus menunggu antrean sampai sepekan lebih.Hal itu terjadi karena adanya pembatasan pembelian oleh stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), dengan alasan banyaknya nelayan yang membeli solar. Untuk membeli pun, nelayan harus membawa kartu yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan dan Dinas Perhubungan Kota Tegal. “Kalau tidak pakai kartu katanya bisa berdesakan dan saling berebut,“ ujar Waridi, nelayan yang memiliki kapal besar, kemarin.
Pembatasan tak hanya bagi nelayan kapal besar, nelayan kapal kecil pun harus mengantre cukup lama untuk membeli solar. Tak hanya itu, saat ini nelayan juga menghawatirkan penaikan harga BBM.

Di Bali, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan-KKP, Saut Hutagulung, mengatakan ide tol laut yang dicetuskan pemerintahan Jokowi-JK perlu segera didukung penuh oleh seluruh elemen terkait.
Bila transportasi laut lancar, harga stabil, nelayan semakin sejahtera. Bila hal ini terjadi, biar BBM naik harganya atau tidak ada subsidi lagi, nelayan tidak akan mengalami kerugian apa pun.

Di sisi lain, ribuan pedagang bensin 2 tax dan sopir angkutan umum Tasikmalaya, Jawa Barat, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar. “Kami meminta presiden terpilih Joko Widodo segera menaikkan harga pertamax dan jangan sekali-kali menaikan harga premium dan solar,“ kata Wahyu, 40, sopir angkot, kemarin. (JI/OL/EM/N-1) Media Indonesia, 3/09/2014, hal 11